#

INSEP - Indonesian Institute for Society Empowerment

Latar Belakang

Proses perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia pasca reformasi dewasa ini, terjadi begitu kuat. Masyarakat begitu bersemangat menyuarakan hak-hak yang fundamental seperti kebebasan dan keadilan. Konsekuensinya, perubahan sosial tersebut, masyarakat menuntut demokratisasi dan keadilan sosial hampir pada setiap aspek kehidupan bangsa. Kecenderungan ini nampaknya terus berkembang ke arah masyarakat Indonesia yang lebih terbuka dan demokratis.
Fakta tersebut diindikasikan oleh semakin menguatnya partisipasi masyarakat luas di bidang politik, sosial dan budaya. Kepedulian masyarakat terhadap berbagai isu penyimpangan kekuasaan, misalnya, menjadi motor penggerak untuk senantiasa melakukan upaya kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kesempatan masyarakat luas untuk menyatakan pendapat dan berekspresi semakin terbuka (freedom of speech and freedom of expression). Salah satu bukti adalah dengan semakin terbuka dan bebasnya penggunaan media masa, baik yang bersifat konvensional maupun baru (media online dan sosial), untuk mengontrol pemerintah dan juga sesama masyarakat.

Fenomena di atas tidak dapat dilepaskan dari berbagai proses peralihan dan, pada beberapa hal, pendewasaan pola berpikir masyarakat. Masyarakat, setelah aspirasi dan cita-cita politiknya terbungkam pada masa Orde Baru dan dilanjutkan pada era reformasi, menemukan atmosfir baru. Transisi dari pemerintahan otoriter yang represif kepada situasi yang lebih demokratis dan terbuka. Dalam konteks ini, wajarlah jika wacana civil society juga berkembang dengan pesat.
Namun demikian, fenomena keterbukaan dan kebebasan—yang disertai euforia politik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia akhir-akhir ini—ternyata masih menyisakan banyak permasalahan mandasar. Di antaranya adalah masyarakat Indonesia cenderung gampang menjadi masyarakat yang terpolarisasi (divided society). Akibatnya, masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap berbagai masalah, utamanya konflik primordial seperti agama, etnis dan ras. Seperti peristiwa konflik di Situbondo, Sambas, Ambon, Poso, Papua dan beberapa konflik lainnya. Peristiwa-peristiwa ini sangat memilukan dan benar-benar membawa pengaruh negatif dasar keberagaman berbagai kelompok masyarakat Indonesia yang telah dibangun. Setidaknya pada awal abad ke-20 ketika bangsa Indonesia bercita-cita secara bersama-sama ingin membebaskan diri dari penjajahan dan membangun sebuah bangsa yang merdeka.


Sebagaimana banyak dikemukakan para pengamat, saat ini adalah masa transisional (peralihan) bagi bangsa Indonesia. Transisi dari sistem pemerintahan otoriter menuju sistem baru yang egaliter dan demokratis. Akan tetapi dalam perjalanannya, masa peralihan ini justru diwarnai oleh banyak kasus yang menunjukkan adanya disorientasi dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan saat reformasi. Seperti kebebasan berserikat dan berpendapat yang kebablasan hingga terbentuknya polarisasi antar masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan.
Tidak hanya itu, tingginya kesenjangan ekonomi dan sosial (social and economic disparity) pun menjadi momok bahwa masa peralihan belum diantisipasi secara baik. Dengan demikian, masa yang seharusnya mencerahkan kehidupan berbangsa ini semestinya diiringi oleh kesiapan mental dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi penting dan harus menjadi modal dasar agar bangsa Indonesia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, baik di bidang sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai tantangan jaman.

Demi mendukung kerangka ini, perlu dikembangkan semacam kepedulian guna mengembangkan kemandirian masyarakat (self-reliance community). Maksudnya, masyarakat berperan utama dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang melibatkan/berurusan dengan mereka; masyarakat memiliki akses atas sumber daya lingkungannya; masyarakat memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai; masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya sendiri (self-sufficient); dan masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri (self-management). Dengan begitu, perlu juga dikembangkan lembaga yang merupakan kelompok swadaya (self-help group), dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat (self-help promotor). Selain itu, perlu juga dikembangkan lembaga jaringan kerjasama (network organization) untuk memfasilitasi kerjasama dalam pendayagunaan sumberdaya yang tersedia. Lembaga seperti ini akan berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator bagi lembaga lain untuk pendayagunaan dan kerjasama pada tingkat lokal, regional dan nasional. Jika dapat berfungsi sebaik-baiknya, lembaga seperti ini bisa diharapkan sebagai agen pembangunan (development agent) di dalam masyarakat. lebih jauh lagi, mengingat lembaga seperti ini juga mementingkan adanya jaringan sampai lapisan masyarakat yang terkecil, maka lembaga seperti ini dapat pula melakukan berbagai upaya lain seperti demokratisasi pada tingkat grassroots.

Singkatnya, usaha-usaha yang dilakukan meliputi manusia dan masyarakat itu sendiri. Dalam kerangka ini, setidaknya terdapat empat hal yang harus dilakukan:

  • Pengembangan sumberdaya manusiawi—dalam pengertian, manusia-lah yang harus dikembangkan (human development).
  • Pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan masyarakat (community development).
  • Pengembangan kelompok swadaya masyarakat yang mampu memecahkan masalah-masalah mereka sendiri.
  • Pengembangan jaringan kerjasama (network) di antara kelompok masyarakat dan lembaga yang memiliki kepedulian yang sama.

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa setiap community action (kegiatan kemasyarakatan) memiliki banyak tantangan, sehingga selalu muncul hal dan masalah baru, maka upaya-upaya pengembangan kemasyarakatan seperti ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai fenomena di atas tentu saja menjadikan masa depan masyarakat Indonesia penuh dengan berbagai macam tantangan yang tak mudah. Untuk itu, diperlukan semacam affirmative action dengan kerangka berpikir yang jelas guna mencari solusi dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan di atas, maka pemberdayaan berbagai lembaga untuk mendukung upaya-upaya ”pengembangan masyarakat” (community development) tidak dapat terelakkan lagi. Dalam konteks dan dasar pemikiran seperti inilah Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP) didirikan.


Tujuan

  • Melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan yang diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan multidisiplin.
  • Melakukan kegiatan aksi/advokasi dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya yang didasarkan pada konsep dan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku proses pemberdayaan (people centered development) dan pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat (community-based resources management).
  • Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kerangka menciptakan fasilitator-fasilitator yang mengakselerasi proses pemberdayaan masyarakat.
  • Mengolah dan mengorganisasi secara sistematis berbagai informasi tentang pemikiran, gagasan, dan pengalaman pemberdayaan masyarakat di pelbagai bidang pembangunan.

Legal Status

Nama : Indonesian Institute for Society Empowerment (INSEP)
Legal Status : AHU-AH.01.06-0036981
Tanggal : 08 September 2022
Alamat : Ciputat Mas Plaza Blok B/AD Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, Ciputat, Tangerang Selatan (15411)
Telepon : (021) 74704875, 7494032
Fax : (021) 74704875
E-mail : yayasan2022insep@gmail.com
Rekening : 037701001729305
Bank : Bank BRI - Kebon Jeruk